MALUKU UTARA — Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa USU nyaris berujung ricuh. Pasalnya, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus tak kunjung muncul menemui massa yang sudah berdesakan di Jalan Imam Bonjol, Medan. Mahasiswa sempat berupaya menerobos gerbang kantor dewan yang dijaga aparat kepolisian.
Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak sempat maju untuk menyampaikan pesan dari pimpinan dewan. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah. "Yang mau kami temui adalah Ketua DPRD, bukan polisi," teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Setelah hampir satu jam menunggu, Erni Sitoris akhirnya muncul didampingi Ketua Komisi D Meryl Rouli Saragih dan Kapolrestabes. Dalam momen yang tak biasa, kedua belah pihak duduk bersila di atas aspal di halaman kantor untuk berdialog.
Di hadapan pimpinan dewan, mahasiswa menyampaikan kekecewaan mendalam. Mereka menilai anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI tidak pernah menyuarakan protes terhadap kebijakan pusat yang belakangan memicu keresahan. "Kami kecewa karena wakil rakyat seperti tidak punya gigi. Semua kebijakan pemerintah pusat diamini saja," ujar koordinator aksi dalam pernyataannya.
Dalam orasi yang berlangsung sekitar dua jam, Aliansi Mahasiswa USU akhirnya menyodorkan sembilan poin tuntutan kepada pimpinan DPRD Sumut. Meski rincian poin tersebut tidak disebutkan satu per satu dalam dialog terbuka, mahasiswa menegaskan bahwa isinya berkaitan dengan evaluasi terhadap sejumlah regulasi nasional yang dinilai kontraproduktif bagi rakyat.
Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. "Kami akan membawa masukan ini ke forum-forum resmi, baik di tingkat provinsi maupun nanti saat rapat koordinasi dengan pemerintah pusat," katanya di hadapan massa.
Aksi ini menyoroti persoalan yang lebih dalam: soal efektivitas fungsi kontrol legislatif. Mahasiswa mempertanyakan mengapa DPRD yang notabene merupakan perpanjangan tangan rakyat justru kerap bungkam saat kebijakan pusat menuai kontroversi. "Jangan sampai DPRD hanya jadi stempel. Kami butuh wakil rakyat yang berani beda pendapat," tegas salah satu demonstran.
Ketua Komisi D Meryl Rouli Saragih yang ikut dalam pertemuan tersebut mengakui bahwa komunikasi antara dewan dan konstituen perlu diperkuat. "Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ini bagian dari tugas kami," ujarnya.
Hingga aksi bubar sekitar pukul 17.00 WIB, situasi di sekitar kantor DPRD Sumut berangsur kondusif. Mahasiswa berjanji akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak direspons serius dalam waktu dekat.