MALUKU UTARA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat tiga daerah yang sudah tercekik kekeringan: Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah, serta Kabupaten Karawang dan Bogor di Jawa Barat. Di wilayah-wilayah itu, ketersediaan air bersih menurun drastis dan mulai menyulitkan aktivitas sehari-hari warga.
Menghadapi situasi ini, Puan Maharani mengingatkan bahwa musim kemarau 2026 diprediksi lebih panjang dari biasanya—hingga tujuh bulan di sebagian besar wilayah Indonesia. Puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. “Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis,” ujarnya kepada wartawan, Senin (15/6).
Puan menekankan bahwa penyaluran bantuan air bersih saja tidak cukup. Ia meminta pemerintah menyiapkan solusi struktural, seperti memanen air hujan (rainwater harvesting) dan membuat sumur resapan di daerah-daerah yang setiap tahun mengalami kekeringan.
“Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir,” kata politisi PDIP itu. Selain itu, sosialisasi kepada petani juga harus digencarkan, mengingat sektor pertanian paling rentan terkena dampak krisis air.
Menurut Puan, setiap daerah punya tantangan yang berbeda. “Instansi terkait, termasuk Pemda bersama kelompok tani, harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat,” jelasnya.
Fenomena El Nino menjadi biang keladi di balik musim kemarau yang lebih kering dan panjang tahun ini. BMKG memperingatkan bahwa kondisi ini tidak hanya memicu kekeringan dan krisis air bersih, tetapi juga memperluas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Puan meminta data BMKG tidak berhenti sebagai informasi sektoral. “Harus menjadi dasar penyusunan langkah antisipatif di bidang pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial dan lingkungan, terutama bagi kelompok rentan,” katanya.
Ia menilai keberhasilan negara menghadapi musim kemarau tidak diukur dari seberapa cepat merespons saat kebakaran atau krisis air sudah terjadi. “Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh risiko-risiko tersebut dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis yang membebani masyarakat dan keuangan negara,” ujar mantan Menko PMK itu.
Puan mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berbasis pada skenario risiko yang sama. Menurutnya, prediksi iklim yang tersedia berbulan-bulan sebelum puncak kemarau adalah kesempatan bagi negara untuk menunjukkan tata kelola yang lebih preventif.
“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah didasarkan pada perencanaan risiko yang matang,” imbuhnya.
Ia juga meminta setiap pemerintah daerah siaga bergerak begitu warga terdampak kekeringan dan karhutla membutuhkan bantuan. “Langkah antisipasi harus dibarengi dengan pemenuhan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan,” pungkasnya.