TIDORE — Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar tugas pemerintah atau Badan Pusat Statistik (BPS). Ia mendorong setiap warga untuk berperan aktif menyuplai data yang akurat saat petugas BPS turun ke lapangan.
“Keberhasilan sensus ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah atau BPS,” ujar Sinen dalam acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Maluku Utara di Ballroom Sahid Bela Hotel, Kota Ternate, Kamis (18/6/2026).
Menurut Sinen, data ekonomi yang valid dari tingkat rumah tangga hingga pelaku usaha akan menentukan kualitas perencanaan pembangunan ke depan. Ia menginstruksikan seluruh aparatur pemerintahan di Kota Tidore Kepulauan untuk bersinergi penuh dengan petugas BPS selama proses pendataan berlangsung.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berkomitmen memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan BPS guna memastikan data yang dihimpun bebas dari kendala administrasi. Langkah ini diambil agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa SE2026 memiliki peran strategis, terutama bagi Maluku Utara yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi pesat. “Sensus ini strategis karena Maluku Utara mengalami transformasi ekonomi signifikan,” kata Amalia.
SE2026 dirancang khusus untuk menangkap perubahan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan transaksi digital dan perdagangan daring yang semakin meningkat. Kolaborasi antara pemerintah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan menghasilkan basis data ekonomi yang komprehensif.
Warga dan pelaku UMKM di Tidore diminta menyiapkan data usaha atau kegiatan ekonomi yang akurat saat didatangi petugas BPS. Data ini mencakup omzet, jumlah pekerja, dan jenis usaha. Semakin lengkap data yang diberikan, semakin akurat pula peta ekonomi daerah yang dihasilkan.
Pemkot Tidore juga memastikan petugas BPS akan bekerja sesuai protokol dan didampingi aparatur kelurahan agar proses pendataan berjalan lancar.
Warga yang berhalangan dapat menjadwalkan ulang kunjungan melalui koordinator petugas BPS di kelurahan masing-masing. Pemkot Tidore mengimbau agar tidak ada satu pun pelaku ekonomi yang terlewat dari pendataan.
Proses pendataan SE2026 akan berlangsung sepanjang tahun 2026. Hasil sementara diperkirakan mulai dipublikasikan pada tahun berikutnya untuk menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan berkelanjutan.