SANANA — Peristiwa itu terjadi baru-baru ini dan langsung menyebar luas di media sosial. Warga merekam seorang pasien yang tengah dibawa menggunakan gerobak dorong, bukan mobil ambulans, untuk mendapatkan pertolongan medis. Ironisnya, Puskesmas Waisakai sebenarnya memiliki satu unit ambulans, namun informasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan kendaraan tersebut belum dibawa dan ditempatkan di puskesmas.
Akses Jalan Rusak, Ambulans Tak Bergerak
Bukan hanya soal ambulans yang absen. Kecamatan Mangoli Utara Timur juga menghadapi persoalan infrastruktur yang tak kunjung tuntas. Ruas jalan antar desa yang mulai dibangun sejak 2016 hingga saat ini belum bisa digunakan secara maksimal oleh warga. Padahal, jalan menjadi urat nadi mobilitas ekonomi dan akses menuju fasilitas kesehatan.
Dalam kondisi darurat, kecepatan akses menjadi penentu keselamatan pasien. Namun ketika jalan rusak dan ambulans tak berada di tempat pelayanan, warga desa terpaksa mengandalkan alat seadanya. Gerobak menjadi pilihan terakhir yang menyedihkan.
Hadiah Pahit di Usia 23 Tahun Daerah
Video tersebut beredar tepat menjelang momentum hari jadi Kabupaten Kepulauan Sula yang ke-23. Di saat pemerintah daerah bersiap merayakan seremoni, publik justru disuguhi kenyataan pahit tentang pelayanan dasar yang masih timpang. Banyak pihak menyebut kejadian ini sebagai "hadiah" berupa kritik sosial bagi para pemimpin daerah.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar: setelah lebih dari dua dekade dimekarkan, apakah masyarakat di wilayah terpencil sudah benar-benar merasakan hasil pembangunan yang berkeadilan? Sebab, ukuran keberhasilan daerah tidak hanya diukur dari megahnya gedung pemerintahan atau besarnya anggaran, melainkan dari seberapa cepat negara hadir saat warganya dalam kondisi darurat.
Evaluasi untuk Pemerintah Daerah
Masyarakat Waisakai tidak membutuhkan pidato pembangunan yang panjang. Mereka membutuhkan jalan yang bisa dilalui dan ambulans yang siap sedia di puskesmas. Peristiwa gerobak pasien ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula untuk membenahi pelayanan kesehatan dan infrastruktur di desa-desa terpencil.
Tanpa akses yang memadai, risiko keselamatan warga terus mengintai. Dan tanpa tindakan nyata, narasi kemajuan daerah hanya akan menjadi kemasan kosong yang tak menyentuh penderitaan rakyat kecil.