MALUKU UTARA — Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Sekretariat Kabinet, Teddy menerima langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Dari sisi BUMN, hadir Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, dan Direktur Utama PTPN Denaldy Mauna.
Pembahasan utama berfokus pada penyiapan lahan untuk tiga program besar. Pertama, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW). Kedua, penataan kawasan permukiman kumuh melalui pembangunan hunian vertikal. Ketiga, pengembangan kota satelit baru.
"Sesuai keinginan Bapak Presiden, setiap program yang telah diputuskan harus diupayakan sesegera mungkin dan berdampak cepat bagi masyarakat," demikian bunyi pernyataan dalam unggahan resmi akun Instagram @sekretariat.kabinet.
Bukan Sekadar Rapat, Tapi Eksekusi Langsung
Teddy menekankan bahwa koordinasi kali ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan ajang eksekusi kebijakan. Ia meminta setiap kendala di lapangan segera diidentifikasi dan dicarikan solusi oleh para pengambil keputusan yang hadir.
"Sinergi dan koordinasi langsung para pengambil keputusan antar instansi diperlukan guna menghasilkan target penyelesaian yang cepat dan memenuhi hal-hal serta masalah yang perlu diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada," tulis Teddy dalam unggahan tersebut.
Kehadiran langsung Dirut KAI dan Dirut PTPN dalam rapat ini menunjukkan bahwa proyek strategis tersebut tidak hanya melibatkan kementerian teknis, tetapi juga membutuhkan lahan milik BUMN. KAI misalnya, memiliki aset tanah yang tersebar di berbagai wilayah yang potensial untuk proyek pengembangan kota satelit atau jalur hijau energi.
Dampak Langsung ke Masyarakat
Pemerintah menargetkan proyek PLTS 100 GW dapat mempercepat transisi energi nasional sekaligus menekan biaya listrik di daerah terpencil. Sementara itu, pembangunan hunian vertikal di kawasan kumuh diharapkan mampu merelokasi ribuan keluarga ke tempat tinggal yang lebih layak.
Dengan adanya arahan langsung dari Seskab, sejumlah hambatan perizinan dan sengketa lahan yang selama ini menjadi momok bagi proyek PSN diharapkan bisa dicairkan dalam waktu dekat. "Setiap program yang telah diputuskan harus diupayakan sesegera mungkin," tegas Teddy, menekankan sense of urgency di balik pertemuan tersebut.
