JAKARTA — Puluhan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara untuk pertama kalinya duduk satu meja dengan pejabat pusat. Mereka membawa segudang persoalan transportasi laut yang selama ini menghambat roda ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat kepulauan.
“Maluku Utara daerah kepulauan. Laut adalah nadi kehidupan. Ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan bertumpu pada laut. Mendesak perbaiki sektor ini,” tegas Graal dalam keterangan yang diterima redaksi.
Deretan Tuntutan dari Tiap Daerah
Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Kemenhub, masing-masing daerah mengajukan prioritas yang berbeda. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah transportasi di provinsi yang terdiri dari ribuan pulau tersebut.
- Kepulauan Sula (Kepsul): Meminta penambahan trayek Kapal Sabuk Nusantara dan pengadaan feri rute Sanana-Mangoli.
- Pulau Taliabu: Mendesak revitalisasi Pelabuhan Tikong dan Bobong agar kapal PELNI bisa sandar.
- Halmahera Timur (Haltim): Mengusulkan hibah Pelabuhan Dobo ke Kemenhub serta pembukaan trayek ke Labi-labi, Bololo, dan Lolobata.
- Halmahera Selatan (Halsel): Meminta revitalisasi Pelabuhan Kawasi.
- Halmahera Utara (Halut): Mengusulkan trayek Loloda-Tobelo dan penambahan kuota kontainer tol laut.
- Ternate: Meminta revitalisasi pelabuhan di Kecamatan Batang Dua.
- Halmahera Barat (Halbar): Minta KM Dorolonda dan KM Nggapulu kembali melintasi Jailolo serta penambahan tol laut.
Kritik Pedas untuk Kapal Subsidi Sabuk Nusantara
Graal yang juga Doktor Ilmu Politik UI itu tak segan mengkritik kondisi kapal subsidi Sabuk Nusantara. Menurutnya, fasilitas yang tidak layak, kebersihan buruk, dan praktik overcapacity menjadi pemandangan umum yang merugikan penumpang.
“Kesan publik, yang subsidi banyak kekurangan. Fasilitas kurang layak, kebersihan tak terjaga, sering overcapacity,” kritiknya.
Doktor Ilmu Politik UI itu menegaskan, penumpang berhak atas keamanan dan kenyamanan. “Ini prioritas biar masyarakat rasa kehadiran negara,” ujarnya.
Bukan Sekadar “One Man Show”
Graal menegaskan bahwa langkah ini bukanlah aksi individu semata. Ia sengaja membuka ruang bagi para kadishub untuk bicara langsung ke pusat tanpa pilah-pilih.
“Teman-teman di daerah lebih paham masalah. Penting buka ruang bagi mereka bicara langsung ke pusat,” ujarnya.
Para kadishub pun mengapresiasi inisiatif ini. Perwakilan dari Kepsul menyebut ini pertama kalinya mereka mendapatkan akses langsung ke Dirjen Hubla. Sementara Kadishub Halut mengaku pengalaman luar biasa bisa menyampaikan masalah langsung ke kementerian terkait.
Respons Kemenhub: Anggaran Terbatas, tapi Ada Skema Alternatif
Dirjen Hubla, M. Masyhud, mengakui bahwa baru kali ini ia menghadapi hampir seluruh kadishub satu provinsi dalam satu forum. Ia menyebut semua catatan sudah diidentifikasi, meski anggaran terbatas.
“Tidak semua langsung beres. Disesuaikan prioritas dan anggaran untuk Malut,” jelas Masyhud.
Sementara itu, Direktur Kepelabuhanan Anto Julianto menawarkan skema kapitalisasi pelabuhan ke swasta sebagai sumber pendanaan alternatif. Direktur LLA Laut juga menyatakan usulan kapal perintis bisa diakomodasi setelah melalui proses verifikasi. Pertemuan lanjutan dengan direktorat lain di Kemenhub direncanakan untuk menindaklanjuti seluruh usulan tersebut.
