MOROTAI — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama Badan Pusat Statistik (BPS) setempat memulai Sensus Ekonomi 2026. Wakil Bupati Pulau Morotai secara simbolis melepas petugas sensus dalam upacara yang dirangkai dengan kegiatan 17 Bulan Berjalan di Lapangan Kantor Bupati, Kecamatan Morotai Selatan, Rabu (17/6/2026).
Kepala BPS Kabupaten Pulau Morotai, Samsuldin Rijal, turut hadir bersama jajaran, para asisten, staf ahli, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ASN di lingkungan Pemkab Pulau Morotai.
Data 10 Tahun Sekali Jadi Acuan Kebijakan
Wakil Bupati Pulau Morotai menegaskan bahwa sensus ini merupakan agenda strategis nasional yang digelar setiap satu dekade sekali. Tujuannya, menghimpun data menyeluruh tentang kondisi, perkembangan, dan potensi ekonomi masyarakat.
“Data yang akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Wakil Bupati dalam sambutannya.
Petugas Datangi Rumah Tangga dan Pelaku Usaha
Pendataan lapangan akan berlangsung selama lebih dari dua bulan, mulai 17 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode itu, petugas sensus mendatangi langsung rumah tangga maupun pelaku usaha untuk mengumpulkan informasi aktivitas ekonomi warga.
Wakil Bupati mengajak masyarakat memberikan data yang benar, lengkap, dan sesuai kondisi di lapangan. Ia juga meminta perangkat daerah, kecamatan, dan desa turut membantu kelancaran pendataan.
“Kualitas data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Saya berharap seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional,” tegasnya.
Hasil Sensus untuk Dorong Investasi dan UMKM
Data dari Sensus Ekonomi 2026 nantinya menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan, mendorong investasi, memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menciptakan peluang kerja di Pulau Morotai.
Melalui sensus ini, Pemkab Pulau Morotai bersama BPS berharap dapat menghadirkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar pembangunan daerah yang lebih efektif ke depan.
