TERNATE — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memastikan penguatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Maluku Utara tidak sekadar formalitas. Melalui uji kompetensi PPK Tipe B yang digelar di Universitas Khairun, para peserta harus melalui tiga tahapan ketat: pemeriksaan portofolio, ujian tertulis, dan wawancara.
Fungsional Asesor SDM Aparatur Ahli Madya LKPP, Zulhenny, menegaskan bahwa sertifikat kompetensi menjadi jaminan mutu seorang PPK. “Kalau dia tidak bersertifikat kemudian melakukan kesalahan prosedur, tentu kita tidak bisa menjamin. Tetapi kalau dia sudah bersertifikat, berarti kita memastikan bahwa dia mampu menjalankan proses pengadaan sebagai PPK sesuai dengan aturan,” ujarnya di Ternate, Kamis (25/6).
Delapan Indikator yang Diuji, dari HPS hingga Kontrak
Dalam uji kompetensi ini, LKPP menetapkan delapan indikator penilaian yang mengukur kemampuan teknis peserta. Mulai dari menyusun spesifikasi teknis, menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga melaksanakan kontrak pekerjaan.
“Yang kita gali adalah sejauh mana kompetensi mereka menjalankan peran sebagai PPK. Karena PPK memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan,” jelas Zulhenny.
Ia menambahkan, tidak semua peserta otomatis masuk ke tahap wawancara. Hasil ujian tertulis menjadi filter awal. Hanya mereka yang memenuhi ambang batas tertentu yang akan diuji lebih lanjut secara lisan.
Dinas PUPR Butuh Lebih Banyak PPK Bersertifikat
Saat ini, Dinas PUPR Maluku Utara baru memiliki lima PPK Tipe B. Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengakui jumlah itu masih jauh dari ideal, terutama dengan volume pekerjaan infrastruktur yang terus meningkat.
“Di Dinas PUPR sampai hari ini sudah ada lima orang PPK Tipe B. Tetapi dengan kebutuhan barang dan jasa yang semakin banyak, tentu semakin baik jika didukung SDM yang memiliki kompetensi,” ujar Risman.
Dari total 24 pendaftar, sebanyak 21 orang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan berhak mengikuti seluruh rangkaian uji kompetensi yang berlangsung selama empat hari. Lima asesor dari Kedeputian SDM LKPP diterjunkan untuk menilai para peserta.
Apa Dampaknya bagi Proyek Pemerintah?
Risman berharap uji kompetensi ini berdampak langsung pada kualitas pekerjaan pengadaan di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Menurutnya, aparatur yang kompeten akan meminimalisir kesalahan prosedur dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
“Peningkatan kualitas SDM pengadaan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tegasnya.
Bagaimana Mekanisme Mendapatkan Sertifikat PPK?
Peserta harus melewati tiga metode pengujian. Pertama, pemeriksaan portofolio untuk memverifikasi pengalaman dan kesesuaian kualifikasi. Kedua, ujian tertulis yang mencakup seluruh delapan indikator kompetensi. Ketiga, wawancara sebagai tahap akhir untuk menggali lebih dalam pemahaman peserta terhadap tugas pokoknya sebagai PPK.
Zulhenny menekankan bahwa proses ini dirancang untuk memastikan hanya PPK yang benar-benar kompeten yang mendapatkan sertifikat. “Wawancara dilakukan terhadap indikator-indikator tertentu yang belum terpenuhi dari hasil ujian tertulis,” katanya.
