TERNATE — Seorang pengamat yang mengaku cukup dekat dengan Rocky Gerung, Akbar Gamtohe, menguji konsistensi kritisisme intelektual tersebut. Uji ini dilakukan dengan membandingkan pola kritik Rocky saat pemerintahan Jokowi dan era Prabowo, sebuah perbandingan yang jarang dilakukan secara jujur dan terbuka.
Menurut Akbar, tulisannya tidak dimaksudkan untuk membela pemerintahan Jokowi atau menilai benar-salahnya kritik Rocky di masa lalu. Fokus utamanya justru pada metode dan intensitas kritik yang diterapkan, apakah konsisten dan objektif atau hanya bergantung pada siapa yang sedang berkuasa.
Pola Kritik yang Berubah Drastis
Di era Jokowi, gaya kritik Rocky memiliki karakter yang khas: personal, tajam, dan menyebut nama proyek, pejabat, hingga angka anggaran secara langsung tanpa basa-basi. Ia bahkan pernah menyebut presiden dengan umpatan keras dalam video yang beredar luas dan mengkritik Ibu Kota Negara sampai berujung proses hukum.
YLBHI mencatat lebih dari 20 laporan polisi terhadap Rocky dalam kurun waktu tak lama akibat pernyataannya. Pola komunikasinya jelas tanpa filter dan konsisten diulang-ulang hingga menjadi tekanan publik yang berkelanjutan.
Pola itu terasa berbeda ketika subjeknya berganti menjadi Prabowo. Rocky memang masih menyebut dirinya disiden—status yang dikonfirmasi Prabowo secara berkelakar saat berpapasan di acara pelantikan pejabat negara di Istana, April lalu. Namun bentuk kritiknya bergeser ke wilayah yang jauh lebih abstrak: degradasi demokrasi, kultur feodalisme masyarakat sipil, dan pendangkalan wacana publik.
Saat Pisau Kritik pada Danantara dan MBG Menjadi Tumpul
Skema super-holding BUMN, Danantara, sempat mendapat kritik tajam dari Rocky. Ia menyebutnya "Dilema Titanic", kapal yang diyakini tak bisa tenggelam justru berisiko karam. Namun kritik itu tidak berlanjut menjadi tekanan berkelanjutan seperti pola lamanya terhadap kebijakan era sebelumnya.
Pola serupa terlihat pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di awal, Rocky kritis dengan menyebut korupsi berpotensi mengubah makanan bergizi menjadi racun dan meminta audit eksternal. Namun tak lama kemudian, publik justru menyaksikan Rocky meninjau dapur penyedia MBG bersama kepolisian daerah, memuji "niat baik Pak Presiden Prabowo", dan tampil di kanal resmi Humas Polri.
Warganet pun menjulukinya "ambasador MBG". Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang mengubah kekhawatiran serius soal korupsi menjadi dukungan aktif tanpa argumen tandingan yang menjelaskan pergeseran itu.
Ironi pada Kasus Satire Tiyo Ardianto
Titik paling penting dalam uji konsistensi ini justru melibatkan Rocky sebagai pihak yang bereaksi. Ketika Mantan Presiden BEM UGM, Tiyo Ardianto, membuat satire dengan menamai seekor kucing memakai pelesetan nama yang menyinggung Prabowo—bentuk yang secara pola mirip dengan diksi keras yang pernah dipakai Rocky sendiri ke Jokowi—Rocky justru bereaksi keras.
Ia menyebut satire itu sebagai serangan personal yang kasar dan tanpa argumen. Padahal, pembelaan atas nama kebebasan berekspresi dan hak mengkritik keras dulu kerap ia gunakan untuk membela cara-cara serupa di era sebelumnya.
Akbar menegaskan bahwa ia tidak sedang membandingkan siapa yang lebih benar dalam dua peristiwa itu, sebab konteksnya memang tidak identik. Namun murni sebagai uji konsistensi, sulit menghindari pertanyaan mengapa pembelaan atas kebebasan berekspresi itu seolah hanya berlaku untuk satu arah.
