MALUKU UTARA — Pernyataan tersebut disampaikan Dedi dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin (17/8/2026). Ia secara eksplisit meminta maaf karena masih ada warganya yang hidup dalam kegelapan di malam hari, sebuah ironi di tengah peran besar Jabar dalam sistem kelistrikan nasional.
"Kami menyampaikan permohonan maaf, 81 tahun Indonesia merdeka kami belum bisa 'memerdekakan' seluruh rakyat Jawa Barat. Masih ada 80 ribu rakyat Jabar yang sampai hari ini belum memiliki akses listrik sehingga ketika malam dia kegelapan," ujar Dedi dalam sambutannya.
Ironi 80 Ribu Warga di Provinsi dengan Pembangkit Raksasa
Data yang disampaikan gubernur menunjukkan skala masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Angka 80 ribu jiwa berarti sekitar 20 ribu hingga 25 ribu kepala keluarga yang tersebar, kemungkinan besar di kantong-kantong terpencil seperti wilayah selatan Jabar (Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya) atau kantong-kantong di perbatasan provinsi.
Yang membuat target ini menarik disimak adalah posisi Jabar yang tidak kekurangan infrastruktur pembangkit. PLTA Jatiluhur, PLTA Jatigede, PLTA Cirata, dan PLTA Saguling semuanya beroperasi di provinsi ini. Belum lagi potensi panas bumi yang signifikan. Artinya, masalahnya bukan pada kapasitas produksi, melainkan pada distribusi dan jangkauan jaringan ke daerah terpencil.
Dua Tahun untuk 80 Ribu Jiwa: Realistis atau Ambisius?
Dengan target 2027, pemprov hanya punya waktu sekitar dua tahun untuk menyelesaikan sisa elektrifikasi tersebut. Jika dirata-rata, ini berarti menangani sekitar 40 ribu jiwa per tahun — atau sekitar 10 ribu sambungan rumah baru per tahun jika satu rumah dihuni 4 orang.
Dari sisi kecepatan, angka ini sebenarnya masuk kategori menengah. Program listrik desa yang digarap PLN dan pemerintah daerah biasanya mampu menyentuh ribuan sambungan per tahun di satu kabupaten. Tantangan terbesar hampir pasti bukan di pengadaan material, melainkan di medan: desa-desa di pegunungan selatan Jabar seringkali sulit dijangkau dan membutuhkan jaringan tegangan menengah yang panjang dengan biaya per sambungan yang jauh lebih mahal dibandingkan daerah datar.
Yang Perlu Diperhatikan: Keberlanjutan Pasokan, Bukan Cuma Tiang dan Kabel
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan, pemasangan jaringan listrik baru hanyalah langkah pertama. Persoalan yang lebih rumit adalah menjaga keberlanjutan pasokan. Daerah terpencil dengan beban rendah seringkali mengalami masalah tegangan tidak stabil atau gangguan teknis yang lambat diperbaiki karena jarak tempuh petugas yang jauh.
Selain itu, perlu dipastikan apakah target 80 ribu jiwa ini murni sambungan rumah tangga atau sudah termasuk fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan balai desa. Jika fasilitas umum dimasukkan dalam hitungan, anggaran yang dibutuhkan akan jauh lebih besar karena menyangkut instalasi tambahan di luar rumah tinggal.
Yang tidak kalah penting adalah aspek sosial ekonomi. Akses listrik yang baru biasanya langsung diikuti lonjakan permintaan daya — warga membeli TV, kulkas, atau peralatan elektronik lain yang sebelumnya tidak mungkin digunakan. Pemprov perlu mengantisipasi kebutuhan peningkatan kapasitas trafo di desa-desa tersebut dalam 2-3 tahun ke depan, bukan hanya memasang sambungan baru lalu meninggalkannya.
Kesimpulan
Target 2027 untuk menuntaskan 80 ribu jiwa tanpa listrik adalah langkah yang tepat secara arah, dan angka tersebut masih masuk akal untuk dicapai dalam dua tahun. Namun, keberhasilan program ini tidak akan diukur dari jumlah tiang yang berdiri, melainkan dari seberapa andal pasokan listrik tersebut setahun setelah diresmikan. Gubernur sudah menyatakan komitmennya secara terbuka; sekarang tinggal eksekusi di lapangan yang menentukan.
