MALUKU UTARA — Pemerintah tengah mengkaji skema tukar tambah motor konvensional menjadi motor listrik sebagai bagian dari percepatan transisi energi. Inisiatif ini disiapkan bersama Danantara, termasuk opsi penurunan bunga cicilan dan pembelian tanpa uang muka (DP). Wacana ini muncul di tengah dorongan Presiden Prabowo untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi.
Klaim Penghematan: Hitung-hitungan 50-70 Persen
Presiden Prabowo menyebut pengguna motor listrik bisa menghemat minimal 50 persen biaya mobilitas harian dibandingkan motor bensin. Bahkan, di akhir masa pakai, angkanya bisa menembus 70 persen. "Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan pakai motor bensin, penghematannya minimal 50 persen, pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50 persen, bahkan bisa sampai 70 persen di ujungnya," ujar Prabowo belum lama ini.
Presiden juga memberi sinyal keras soal masa depan kendaraan berbahan bakar fosil. "Di kota-kota besar, seperti di Beijing, enggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning saja," tegasnya.
Skema yang Dibayangkan: Setor Motor Lama, Tambah Sedikit, Bawa Pulang Motor Baru
Prabowo menggambarkan mekanisme yang diinginkan secara sederhana: "Kau setor motor yang lama dapat motor baru. Ya, tambah dikit, lah. Iya, kan?" Pernyataan ini merujuk pada selisih harga yang harus dibayar konsumen setelah nilai jual motor lamanya diperhitungkan.
Ketua Umum Aismoli Budi Setiyadi menilai skema ini bisa memberi dua dampak sekaligus. Konsumen mendapat jalur lebih mudah untuk mengganti kendaraan, sementara pemerintah memiliki instrumen untuk mengurangi jumlah kendaraan bensin secara bertahap. "Jadi artinya motor yang lama itu mungkin dihargai berapa, kemudian harga motor lama itu diberikan untuk motor listrik," kata Budi.
Kelemahan Skema: Motor Bekas Hasil Tukar Tambah Bisa Banjiri Pasar
Budi menekankan satu hal yang sering terlewat: motor lama yang masuk program tukar tambah harus dipastikan tidak kembali beredar. Jika motor bekas hasil trade-in dijual lagi, tujuan pengurangan konsumsi BBM dan subsidi akan kehilangan efektivitasnya.
"Tapi motor lamanya itu tidak dijual lagi, mungkin langsung di-scrapping gitu, tidak boleh digunakan lagi gitu karena memang intinya untuk mengganti motor lama dengan motor yang baru untuk supaya nanti ada pengurangan subsidi BBM," jelas Budi.
Tanpa mekanisme pemusnahan yang jelas, skema ini berisiko hanya memindahkan kepemilikan motor bensin, bukan menguranginya. Harga motor bekas yang anjlok akibat banjir pasokan juga bisa menjadi masalah tersendiri bagi konsumen yang ingin menjual kendaraannya di luar program.
Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Ikut Program
Beberapa hal krusial yang belum terjawab dari wacana ini:
- Standar penilaian motor lama: Belum ada kepastian apakah harga ditentukan bengkel resmi, pihak ketiga, atau sistem lelang. Ini menentukan besar selisih yang harus dibayar konsumen.
- Nasib motor bekas: Mekanisme scrapping atau pemusnahan harus transparan. Jika tidak, pasar motor bekas bisa kebanjiran unit dan merugikan pemilik yang menjual di luar program.
- Harga motor listrik yang ditawarkan: Apakah skema ini hanya berlaku untuk model tertentu atau semua unit yang dijual di Indonesia.
- Kesiapan infrastruktur: Program tukar tambah tanpa diiringi perluasan stasiun penukaran baterai atau fasilitas charging akan sia-sia, terutama di luar Jawa.
Verdict: Peluang Bagus, Tapi Eksekusi Menentukan
Wacana ini menjanjikan penghematan signifikan bagi konsumen yang siap pindah ke motor listrik. Namun, tanpa aturan tegas soal pemusnahan motor lama dan standar penilaian yang adil, program berisiko menjadi ajang pindah kepemilikan, bukan pengurangan emisi. Bagi calon pembeli, tunggu detail resmi — terutama soal harga motor lamamu dihargai berapa dan motor listrik apa yang bisa kamu bawa pulang.
