MALUKU UTARA — Penurunan harga terjadi secara dramatis. Yakobus Hariyanto, petani sawit asal Sintang, Kalimantan Barat, mengaku harga TBS turun Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram dalam dua hari terakhir. Di Mamuju, Sulawesi Barat, Supriyadi menyebut harga yang sebelumnya Rp2.800 per kilogram kini ambles ke Rp1.000 per kilogram. Parlindungan Sitorus dari Labuhanbatu, Sumatera Utara, melaporkan penurunan serupa hingga Rp1.500 per kilogram.
"Petani sekarang panik. Harga turun sangat cepat hanya dalam hitungan hari. Banyak perusahaan juga mulai wait and see, bahkan menghentikan pembelian sementara," kata Yakobus dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/5).
Ketua SPKS Sabarudin menilai anjloknya harga merupakan respons negatif pasar terhadap rencana tata niaga ekspor satu pintu melalui DSI. Menurutnya, kebijakan itu dikhawatirkan melahirkan praktik monopsoni atau pembeli tunggal yang bisa menekan harga TBS seenaknya.
"Situasi memburuk setelah sejumlah perusahaan mulai menahan pembelian dan menghentikan penjualan sementara. Kerugian petani sawit tembus puluhan miliar rupiah per hari," ujar Sabarudin.
Kekhawatiran petani bukan tanpa dasar. Pada 2015, harga TBS pernah jatuh di bawah Rp1.000 per kilogram. Banyak petani saat itu terpaksa menebang pohon sawit dan beralih ke komoditas lain karena tak mampu bertahan.
SPKS mencatat banyak petani mulai mengurangi bahkan menghentikan pemupukan karena khawatir biaya produksi tak tertutup harga jual. Jika berlangsung lama, produktivitas kebun rakyat—yang memasok sekitar 40 persen sawit nasional—diprediksi menurun drastis.
"Petani trauma dengan kejadian tahun 2015. Waktu itu banyak yang menebang sawit dan mengganti lahannya ke komoditas lain karena sudah tidak mampu bertahan," kata Sabarudin.
Ia mengingatkan, penurunan produksi sawit rakyat bisa mengganggu pasokan bahan baku untuk program biodiesel B50 yang tengah digenjot pemerintah. SPKS juga meminta pemerintah tidak mengulangi kesalahan tata niaga seperti yang terjadi pada Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang dinilai menghancurkan harga cengkeh petani di masa lalu.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di hadapan DPR pada Rabu (20/5). Kebijakan ini mewajibkan ekspor sawit, batu bara, dan ferro-alloys dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal mulai 1 Juni 2026.
Menurut Presiden, langkah ini bertujuan menutup kebocoran devisa akibat praktik under-invoicing, transfer pricing, dan pelarian hasil ekspor. Tiga komoditas itu diperkirakan menghasilkan devisa lebih dari US$65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun pada 2025.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan, badan yang ditunjuk adalah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), perusahaan baru bentukan Danantara. Namun, SPKS menilai kebijakan ini justru memiskinkan petani jika tak ada evaluasi dan dialog dengan para pihak.
"Kami berharap pemerintah mau mendengar keluhan jutaan petani di Indonesia sebelum situasinya semakin memburuk," pungkas Sabarudin.