TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan seluruh warga kurang mampu di daerahnya bisa mengakses layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Sherly Tjoanda di Benteng Oranje, Ternate, pada Senin (25/5/2026).
Gubernur Sherly menegaskan program ini menyasar warga pemegang KTP Maluku Utara yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5. Artinya, mereka yang berada di lapisan ekonomi paling bawah akan menjadi prioritas utama.
“Kita sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas di Maluku Utara. Artinya, semua pemegang KTP Maluku Utara dari kategori desil 1 sampai 5, seluruh biaya pengobatannya dijamin bersama,” ujar Sherly dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi malutprov.go.id.
Warga yang membutuhkan layanan rumah sakit tidak perlu lagi pusing mengurus administrasi berbelit. Menurut Sherly, masyarakat bisa langsung mengaktifkan BPJS Kesehatan saat akan berobat.
Biaya pengobatan akan ditanggung bersama oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Kementerian Sosial. Hal ini memastikan tidak ada warga miskin yang tertolak saat membutuhkan perawatan medis darurat.
Tidak ada syarat rumit. Warga cukup membawa KTP dan datang ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pemprov Malut sudah memastikan sistem berjalan untuk mengakomodasi warga yang membutuhkan pengobatan mendadak.
“Hadir bukan cuma untuk mendata atau hadir di dalam lembar laporan saja, tetapi kita hadir untuk memberikan solusi nyata. Tugas kita adalah meringankan beban hidup mereka, memulihkan harapan yang mungkin hampir hilang,” tegas Sherly.
Kebijakan jaminan kesehatan ini menjadi program sosial kedua yang diluncurkan Sherly dalam waktu berdekatan. Sebelumnya, ia menyalurkan 100 ekor sapi kurban ke seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Gubernur Sherly mengapresiasi jajaran Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara yang dinilai bergerak cepat membantu warga rentan. Mulai dari penyaluran santunan kematian hingga penanganan warga sakit disebut sudah berjalan baik.
“Terima kasih kepada tim Dinas Sosial yang telah bergerak cepat. Mulai dari penyaluran santunan bagi keluarga yang berduka hingga penanganan cepat warga yang sakit, semua dapat teratasi dengan baik,” ujarnya.
Warga tidak perlu menunggu lama. Aktivasi BPJS Kesehatan bisa dilakukan langsung saat warga datang ke rumah sakit. Pemprov Malut memastikan tidak ada hambatan administratif yang menyulitkan warga miskin mendapatkan layanan kesehatan.
Program ini mencakup seluruh biaya pengobatan dasar hingga perawatan di rumah sakit. Warga kategori desil 1-5 tidak perlu membayar iuran bulanan karena sudah ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah.
Sherly menekankan bahwa program bantuan sosial tidak boleh sekadar menjadi acara seremonial. “Kita hadir untuk memberikan solusi nyata. Mereka tidak berjuang sendirian,” pungkasnya.