SOFIFI — Sindiran keras itu dilontarkan Sarbin di hadapan para aparatur sipil negara (ASN) saat apel pagi. Mantan Kepala Kanwil Kemenag Malut tersebut mengaku kesal karena harus bolak-balik memberikan penjelasan di hadapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat berbagai persoalan administrasi yang seharusnya tidak perlu terjadi.
“Karena itu, betul-betul memahami dengan baik sehingga menghindari temuan-temuan, apalagi temuan berulang,” tegas Sarbin, mengingatkan pentingnya kepatuhan aturan.
Sarbin mengungkapkan bahwa dirinya sudah dua kali harus memberikan klarifikasi ke BPK. Menurutnya, temuan yang sama terus terulang, terutama dalam hal perjalanan dinas, klaim akomodasi, dan pembayaran honorarium.
“Saya dua kali kemarin di BPK menjelaskan beberapa hal. Menurut saya, rekomendasi menurut saya tidak terjadi, termasuk perjalanan dinas bapak dan ibu sekalian,” ujarnya.
Situasi ini, kata Sarbin, memperlihatkan lemahnya kontrol terhadap tata kelola keuangan daerah. Jika wakil kepala daerah sampai berkali-kali menjelaskan masalah yang sama, maka itu menjadi isyarat sistem kerja yang tidak sehat di internal Pemprov Malut.
Sindiran paling menohok diarahkan pada praktik perjalanan dinas yang dinilai penuh kejanggalan. Sarbin menggambarkan adanya pejabat yang secara administrasi seolah mampu berada di dua tempat dalam waktu bersamaan.
“Perjalanan dinas masih ada lagi, masih ada lagi yang hidup di dua alam yang bersamaan. Padahal yang dua alam menurut saya cuma jin yang bisa, yah, atau suanggi,” sindirnya.
Ia memberikan contoh konkret: perjalanan dinas dua hari yang dalam praktiknya sudah selesai lebih cepat karena pejabat atau ASN telah kembali lebih dahulu, tetapi administrasinya tetap berjalan seolah kegiatan berlangsung penuh sesuai jadwal awal.
“Bapak dan ibu sekalian, misalnya perjalanan dinasnya dua hari, satu hari sudah pulang, kan perjalanan dinas masih ada. Itu dianggap bisa menjelma seperti makhluk yang saya sebut tadi, makhluk gaib,” terangnya.
Menurut Sarbin, praktik semacam ini bukan lagi kekeliruan biasa. Ketika laporan administrasi masih berjalan penuh meski aktivitas nyata di lapangan sudah berubah, maka yang dipertaruhkan adalah integritas pengelolaan keuangan Pemprov Malut.
“Kalau menurut saya, dibatasi oleh indra dan fisik yang tidak bisa menjelma hidup di satu waktu yang berbeda itu tidak ada. Ternyata indikator masih ada,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, administrasi semestinya menjadi bentuk nyata dari aktivitas di lapangan, bukan justru sebaliknya. Teguran terbuka ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera membenahi sistem pelaporan dan kepatuhan terhadap regulasi penggunaan anggaran.