PULAU MOROTAI — Puluhan unit bangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pulau Morotai dilaporkan terbengkalai. Fasilitas yang dibangun melalui proyek tahun jamak (multiyears) sejak 2019 tersebut kini menjadi aset yang tidak termanfaatkan. Kondisi fisik bangunan di sejumlah titik mulai mengalami kerusakan serius karena tidak pernah digunakan untuk aktivitas ekonomi.
Proyek ini merupakan peninggalan masa pemerintahan Bupati Benny Laos dan Wakil Bupati Asrun Padoma. Bangunan-bangunan tersebut tersebar di enam kecamatan dengan total alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp32,9 miliar. Namun, besarnya investasi dari APBD ini dinilai mubazir karena tidak sinkron dengan kesiapan tata kelola di tingkat desa.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pulau Morotai, Muzakir Sibua, mengonfirmasi bahwa sebagian besar gedung BUMDes tersebut saat ini dalam status tidak aktif. Data dinas mencatat hanya sedikit unit yang masih beroperasi secara normal.
“Kurang lebih ada 40 BUMDes. Namun dari jumlah itu, hanya ada beberapa yang aktif, selebihnya tidak aktif,” ujar Muzakir, Selasa (5/5/2026).
Penyebab Mangkrak: Salah Lokasi dan Minim SDM
Muzakir mengungkapkan terdapat beberapa faktor krusial yang menyebabkan puluhan gedung tersebut menjadi mubazir. Masalah mendasar adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa yang mampu mengelola badan usaha secara profesional. Tanpa manajerial yang mumpuni, bangunan megah tersebut berakhir hanya sebagai pajangan fisik.
Selain faktor SDM, aspek perencanaan lokasi sejak awal pembangunan dinilai tidak strategis. Banyak gedung dibangun di area yang sulit dijangkau atau jauh dari pusat aktivitas masyarakat desa. Hal ini membuat para pedagang maupun pengelola enggan menempati fasilitas tersebut.
“Bangunannya banyak yang terletak jauh dari pemukiman warga. Ini menjadi kendala bagi pedagang atau pengelola, karena lokasinya salah sejak awal,” jelas Muzakir.
Ketiadaan Biaya Perawatan di Tengah Efisiensi Anggaran
Kondisi aset kian memburuk karena tidak adanya alokasi anggaran pemeliharaan. Sejak periode kepemimpinan sebelumnya, biaya perawatan gedung-gedung BUMDes ini tidak terakomodasi dalam struktur anggaran daerah. Akibatnya, kerusakan kecil pada atap atau dinding bangunan meluas karena dibiarkan bertahun-tahun.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai juga tengah melakukan efisiensi anggaran secara ketat. Perbaikan gedung BUMDes yang rusak belum masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah dalam waktu dekat.
“Kalau rusak dibiarkan begitu saja karena tidak ada biaya pemeliharaan. Akhirnya bangunan mubazir tidak terurus,” tambah Muzakir.
DPMD Pulau Morotai kini berupaya mencari jalan keluar agar aset senilai puluhan miliar tersebut tidak hilang begitu saja. Pemerintah daerah membuka peluang bagi pihak ketiga atau swasta yang tertarik menggunakan gedung-gedung tersebut untuk kegiatan usaha.
“Kami berupaya agar gedung-gedung ini bisa diaktifkan. Kami akan mencari pihak yang bersedia menggunakan gedung tersebut, kami persilahkan,” pungkasnya.
