Alokasi anggaran untuk penunjang penampilan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjadi sorotan publik setelah rincian penggunaan APBD 2026 terungkap ke permukaan. Biro Umum Setda Maluku Utara mencatatkan angka Rp48 juta per tahun hanya untuk urusan tata rias atau Rp4 juta setiap bulannya.
Selain biaya kosmetik, kas daerah juga terbebani oleh anggaran pemeriksaan kesehatan (medical check-up) dan perawatan kesehatan Gubernur yang mencapai Rp500 juta per tahun. Jika dirinci, biaya kesehatan rutin sang Gubernur menelan dana sekitar Rp41,6 juta per bulan, angka yang sangat kontras dengan kondisi fasilitas kesehatan di pelosok Maluku Utara.
Kritik Tajam CBA Terhadap Fenomena Gubernur Medsos
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai temuan ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas kepemimpinan di Maluku Utara. Ia menyebut fenomena ini sebagai era "Gubernur Medsos" yang lebih mengutamakan estetika di layar ponsel daripada pembangunan nyata di lapangan.
”Ini adalah era Gubernur Medsos. Jika dulu indikator kinerja adalah jumlah sekolah atau jalan yang dibangun, sekarang cukup diukur dari berapa likes, views, dan puja-puji netizen di kolom komentar,” ujar Uchok saat memberikan keterangan kepada media.
Uchok menyindir bahwa polesan APBD ini tidak hanya membuat wajah sang Gubernur bersinar di depan kamera, tetapi juga mengaburkan realitas infrastruktur daerah yang masih tertinggal. Menurutnya, publik sedang disuguhi etalase digital yang dibangun di atas penderitaan rakyat yang harus berbagi beban pajak untuk kebutuhan personal pemimpinnya.
Kontras Kekayaan Pribadi dan Anggaran Bedak dari Rakyat
Sorotan terhadap Sherly Tjoanda menjadi kian tajam mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha tambang nikel yang sukses. Sebagai pemilik PT Bela Group dan PT Karya Wijaya yang beroperasi di Pulau Gebe, Sherly dikenal memiliki finansial yang sangat mapan.
”Beliau punya harta yang cukup untuk membiayai gaya hidup hingga tujuh turunan. Namun anehnya, untuk urusan bedak dan kesehatan pribadi, masih harus ‘berbagi beban’ dengan rakyat melalui kas daerah,” tegas Uchok.
CBA mendorong adanya evaluasi total terhadap standar penilaian kinerja kepala daerah agar tidak hanya terjebak pada popularitas semu di media sosial. Uchok menekankan bahwa dana APBD seharusnya diprioritaskan untuk menambal jalan berlubang atau memperbaiki gedung sekolah yang rusak di wilayah Maluku Utara.
Dugaan Pembangunan Citra di Tengah Minimnya Terobosan
Munculnya angka-angka fantastis untuk perawatan diri ini berbarengan dengan rilis survei nasional yang menobatkan Sherly Tjoanda sebagai gubernur berkinerja terbaik 2026. Namun, banyak pihak meragukan validitas prestasi tersebut dan menduganya sebagai hasil pengolahan citra digital yang masif.
”Survei boleh saja menaruh beliau di posisi puncak. Tapi jika rakyat masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur dasar, mungkin kita perlu kategori survei baru: ‘Gubernur dengan Anggaran Pencitraan Terbesar’. Di sana, Sherly Tjoanda mungkin tak tertandingi,” pungkas Uchok.
Hingga berita ini diturunkan, jurnalis masih berupaya mendapatkan keterangan resmi dari Kepala Biro Umum Setda Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait rincian dan urgensi alokasi anggaran tersebut.
