WEDA — Puluhan warga miskin di pesisir Weda kini memiliki tempat tinggal baru yang lebih layak. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang digagas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Halmahera Tengah telah merampungkan pembangunan 20 unit hunian di beberapa desa, termasuk di Desa Weda dan Desa Sidanga.
Rumah Layak Huni untuk 20 KK: Dari Gubuk ke Tembok Permanen
Setiap unit rumah yang dibangun memiliki luas sekitar 36 meter persegi dengan konstruksi tembok permanen, lantai keramik, dan atap seng baru. Sebelumnya, para penerima manfaat tinggal di rumah semi permanen berdinding papan dan bambu yang rawan roboh saat angin kencang.
Kepala Dinas Perkim Halmahera Tengah, Muhammad Arif, menyebutkan bahwa program ini menyasar warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Kami prioritas mereka yang kondisi rumahnya sudah sangat darurat, tidak layak huni secara kesehatan dan keselamatan,” ujarnya dalam keterangan pers beberapa waktu lalu.
Berapa Anggaran untuk Satu Unit Rumah?
Setiap unit rumah menghabiskan anggaran sekitar Rp 35 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan tahun 2024. Total anggaran yang digelontorkan untuk tahap pertama ini mencapai Rp 700 juta.
Pembangunan dilakukan secara swakelola dengan melibatkan tenaga kerja lokal dari masing-masing desa. Hal ini, menurut Arif, sekaligus menggerakkan ekonomi warga setempat selama proses konstruksi berlangsung.
Target 2026: 100 Rumah Baru Tersebar di 17 Desa
Pemkab Halmahera Tengah tidak berhenti di 20 unit. Arif menyebutkan bahwa pada tahun anggaran 2025, pihaknya telah mengajukan usulan penambahan 80 unit rumah lagi ke Kementerian PUPR. Jika disetujui, total akan ada 100 rumah baru yang dibangun hingga 2026.
Rencananya, rumah-rumah tersebut akan menyasar desa-desa di Kecamatan Weda Selatan, Patani, dan Pulau Gebe. “Kami sudah lakukan verifikasi data calon penerima. Sekarang tinggal menunggu realisasi anggaran pusat,” tambah Arif.
Harapan Baru di Kampung Pesisir
Salah seorang penerima manfaat, Siti (45), warga Desa Weda, mengaku tak bisa menyembunyikan rasa syukur. “Dulu kalau hujan besar, kami harus mengungsi ke tetangga karena atap bocor dan tembok miring. Sekarang sudah aman,” katanya.
Program ini juga disambut antusias oleh Kepala Desa setempat. Mereka berharap agar proses verifikasi penerima bantuan berjalan transparan dan tepat sasaran, sehingga tidak ada warga miskin yang terlewat.
Kapan Warga Bisa Mengajukan Bantuan Rumah?
Proses pengajuan dilakukan melalui musyawarah desa (musdes) yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Warga yang masuk dalam DTKS dan memiliki tanah sendiri dapat diusulkan oleh kepala desa ke Dinas Perkim. Jadwal pendaftaran untuk tahap berikutnya akan dibuka setelah anggaran 2025 turun, diperkirakan pada April tahun depan.
