TERNATE — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, meminta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penyederhanaan persyaratan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan dan petani di wilayah kepulauan. Permintaan itu disampaikan dalam kunjungan kerja BAKN DPR RI bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Ternate, Selasa (2/6/2026).
Menurut Sarbin, kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri dari banyak pulau membuat akses pembiayaan menjadi tantangan tersendiri. Banyak nelayan justru membutuhkan tambahan modal untuk pengadaan bodi kapal setelah menerima bantuan mesin tangkap dari pemerintah daerah.
"Pinjaman mikro Rp10 juta hingga Rp50 juta sering kali terkendala persyaratan yang rumit. Ini perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online atau lembaga tidak resmi yang berisiko tinggi," ujar Sarbin dalam pertemuan tersebut.
Kenapa Nelayan Sulit Akses KUR?
Persyaratan administrasi yang berat menjadi kendala utama. Banyak nelayan tidak memiliki dokumen kelengkapan formal seperti surat izin usaha atau agunan yang memadai. Padahal, sektor perikanan merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir di Maluku Utara.
Selain akses permodalan, Pemprov Maluku Utara juga meminta dukungan DPR RI terkait penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan. Pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian skema Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan agar dihitung berdasarkan pendapatan bersih, bukan omzet kotor.
Penyaluran KUR di Malut Masih Didominasi Sektor Perdagangan
Ketua Tim BAKN DPR RI, Herman Khaeron, mengungkapkan bahwa kunjungan kerja ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sekaligus mengevaluasi efektivitas penyaluran KUR di daerah. Hasilnya, penyaluran KUR di Maluku Utara masih didominasi sektor perdagangan, sementara sektor produktif seperti pertanian dan perikanan masih relatif rendah.
"Penyaluran KUR untuk sektor produktif masih kecil dan perlu akselerasi agar program pembiayaan murah yang disubsidi pemerintah bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Herman.
Apa Langkah DPR Selanjutnya?
BAKN DPR RI tengah melakukan kajian di berbagai daerah dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk merumuskan tata kelola KUR yang lebih adaptif. Prinsip akuntabilitas tetap dijaga, namun prosedur harus disesuaikan dengan karakteristik nelayan dan petani di daerah kepulauan.
Herman menegaskan bahwa akses pembiayaan yang mudah dan bunga rendah menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing sekitar 65 juta pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Tanpa perubahan skema, dikhawatirkan sektor perikanan dan pertanian di Maluku Utara akan terus tertinggal.
Berapa Banyak Nelayan yang Terdampak?
Data pasti jumlah nelayan yang kesulitan mengakses KUR di Maluku Utara belum dirilis. Namun, berdasarkan keluhan yang disampaikan Wagub Sarbin, sebagian besar nelayan di wilayah kepulauan mengalami kendala yang sama. Pemerintah daerah berharap ada terobosan agar ribuan nelayan bisa mendapatkan modal usaha tanpa prosedur berbelit.
Apakah Bunga KUR Akan Diturunkan Lagi?
Belum ada keputusan resmi mengenai penurunan bunga KUR khusus untuk nelayan. BAKN DPR RI masih mengkaji skema yang lebih adaptif, termasuk kemungkinan keringanan agunan dan percepatan proses pencairan. Hasil kajian akan dibahas bersama pemerintah pusat dalam waktu dekat.
