MALUKU UTARA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana radikal untuk menggulung ratusan perusahaan negara yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Targetnya, antara 700 hingga 800 entitas BUMN beserta anak dan cucu usahanya akan ditutup. "Saya kira perusahaan BUMN jumlahnya 300. Waktu saya jadi Presiden, saya baru tahu jumlahnya seribu lebih," ujar Prabowo saat pidato penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Madura, Rabu (24/6/2026).
1.600 Jabatan Tinggi Dihapus, Gaji Rp 50 Juta Per Bulan Dipotong
Hingga pertengahan 2026, pemerintah telah melikuidasi sekitar 240 perusahaan negara yang tidak efektif dan menderita kerugian kronis. Dari likuidasi ini, ditemukan data mencengangkan: rata-rata setiap anak-cucu usaha BUMN yang merugi memiliki 4 direksi dan 4 komisaris. Artinya, dari 240 perusahaan yang sudah digulung, sebanyak 1.600 pos jabatan tinggi berhasil dieliminasi.
Prabowo membeberkan perhitungan biaya operasional yang selama ini membebani negara. Dengan asumsi gaji minimal Rp50 juta per bulan untuk setiap pejabat—belum termasuk bonus dan fasilitas lain—negara harus mengeluarkan puluhan miliar rupiah setiap bulannya. "Kalau dihitung empat direksi dan empat komisaris, delapan. Dikalikan 200 lebih, ada 1.600. Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Sudah rugi, minta bonus lagi," tegasnya.
Holding BUMN: Pertamina, PLN, Telkom, dan BRI Jadi Fokus Konsolidasi
Rencana pembubaran massal ini merupakan bagian dari cetak biru transformasi ekosistem BUMN. Pemerintah tengah mengejar target konsolidasi jangka pendek untuk merampingkan seluruh klaster perusahaan negara, termasuk holding Pertamina, PLN, Telkom, dan BRI. Dari total 1.077 entitas, sebanyak 258 perusahaan telah berhasil dikonsolidasikan dan dilebur ke dalam induk-induk holding terintegrasi.
Pemerintah memastikan penyusutan struktur ini tidak akan mengganggu pelayanan publik. Sebaliknya, langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola perusahaan yang tersisa agar fokus mencetak dividen bagi negara, bukan terus menyusu pada suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN). "Kami menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," pungkas Prabowo.
