MALUKU UTARA — Keputusan ini mengakhiri spekulasi mengenai beban anggaran yang harus ditanggung daerah penyelenggara. Dengan skema baru, Pemerintah Provinsi NTB bisa lebih fokus pada aspek teknis dan pelayanan langsung kepada para peserta serta penonton.
Peran Daerah Tak Hilang, Hanya Bergeser ke Dukungan Operasional
Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa meski biaya utama ditanggung pusat, peran pemerintah daerah tidak lantas ditiadakan. "Kami tetap berperan, dengan mengerahkan layanan tim kesehatan, serta sarana penunjang lainnya yang dibutuhkan," ujarnya kepada ANTARA.
Pernyataan ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik soal kelangsungan event internasional tersebut. Mandalika, yang sempat menjadi sorotan karena polemik pendanaan di tahun-tahun sebelumnya, kini mendapat jaminan fiskal yang lebih jelas.
Kepastian Anggaran Jadi Kunci Keberlanjutan Sirkuit Mandalika
Dengan adanya kepastian ini, sirkuit kebanggaan Lombok itu bisa lebih leluasa merencanakan persiapan teknis tanpa dibayangi masalah anggaran. Tim kesehatan dan sarana penunjang dari NTB akan menjadi garda terdepan dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan selama gelaran berlangsung.
Langkah pemerintah pusat mengambil alih hosting fee ini juga dinilai sebagai bentuk komitmen serius untuk terus menghadirkan MotoGP di Indonesia. Sejak pertama kali digelar pada 2022, Sirkuit Mandalika selalu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari masalah infrastruktur hingga pembiayaan.
Dampak pada Perekonomian Lokal dan Pariwisata NTB
Keputusan ini diharapkan mampu mendongkrak kepercayaan investor dan pelaku usaha di NTB. Event MotoGP selama ini terbukti menjadi magnet wisatawan mancanegara yang menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, dan UMKM setempat.
Dengan beban biaya yang lebih ringan, pemerintah daerah kini bisa mengalokasikan anggaran untuk program-program yang lebih berdampak langsung pada masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur jalan menuju sirkuit dan promosi pariwisata yang lebih masif.
