TERNATE — Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Farida Farichah, meninjau langsung kesiapan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kota Ternate, Kamis (16/7). Dalam kunjungan itu, ia bertemu Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dan jajaran dinas terkait untuk membahas percepatan program nasional tersebut.
Farida mengatakan, Presiden RI telah mengarahkan agar koperasi ini ke depan berfungsi sebagai distributor berbagai barang subsidi pemerintah. “Ke depan koperasi ini akan menjadi distributor barang-barang subsidi negara, seperti beras SPHP, Minyakita, LPG bersubsidi hingga pupuk,” ujarnya.
78 Koperasi Terbentuk, 2 Sudah Siap Operasional
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman melaporkan, sebanyak 78 Koperasi Merah Putih di wilayahnya telah memiliki akta pendirian. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 koperasi sedang membangun gerai, sedangkan dua koperasi telah selesai 100 persen dan tinggal menunggu peresmian.
“Kami berharap operasional koperasi bisa segera berjalan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Tauhid.
Secara nasional, pembangunan KDMP menunjukkan perkembangan pesat. Hingga kini hampir 16 ribu koperasi telah rampung 100 persen. Di Maluku Utara sendiri, terdapat 12 koperasi yang progres pembangunannya terus berjalan.
Tak Perlu Menunggu Bangunan Fisik untuk Beroperasi
Farida menegaskan, koperasi tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya meski belum memiliki bangunan fisik. “Koperasi adalah badan usaha. Jadi tidak harus menunggu bangunan selesai untuk mulai beroperasi,” jelasnya.
Sambil menunggu pembangunan gerai, Dinas Koperasi terus mendampingi pengurus memetakan potensi usaha di masing-masing kelurahan. Sektor yang digarap bisa meliputi pertanian, perdagangan, maupun jasa lain yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat.
UMKM Didorong Bermuara ke Koperasi
Wali Kota Tauhid juga mendorong seluruh pelaku UMKM menjadikan koperasi sebagai pusat pemasaran produk. “Kita ingin seluruh UMKM bermuara ke koperasi. Artinya, koperasi menjadi market bagi produk-produk UMKM sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat benar-benar bergerak dari tingkat kelurahan,” ujarnya.
Farida menambahkan, setiap koperasi nantinya akan dikelola seorang manajer yang didukung tenaga kerja lokal. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjawab tantangan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Persoalan Aset dan Target Peresmian
Tauhid meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap persoalan status aset yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan gerai. Hal ini penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Pembangunan gerai koperasi ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga akhir 2026. Seluruh koperasi yang telah rampung diproyeksikan mengikuti peresmian operasional sekitar 30 ribu KDMP secara serentak di seluruh Indonesia pada Agustus mendatang.
