MALUKU UTARA — Realisasi belanja negara di Kalimantan Timur hingga akhir Mei 2026 tercatat Rp15,02 triliun, dengan pembangunan jalan tol sebagai penopang utama Ibu Kota Nusantara (IKN) menyerap porsi terbesar dari belanja modal. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim melaporkan, angka tersebut setara dengan 37,74 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp39,81 triliun.
"Realisasi sebesar ini setara dengan 37,74 persen dari pagu yang sebesar Rp39,81 triliun," ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltim Tjahjo Purnomo di Samarinda, Senin (29/6).
Belanja Modal untuk Jalan Tol dan Belanja Pegawai
Dari total realisasi, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) menyumbang Rp6,2 triliun atau 34,99 persen dari pagu. Tjahjo merinci, belanja modal mencapai Rp3,16 triliun yang mayoritas digunakan untuk proyek jalan bebas hambatan guna memperkuat akses menuju IKN. Sementara itu, belanja pegawai terserap Rp2,03 triliun atau 44,86 persen dari pagu, dan belanja barang terealisasi Rp998,78 miliar atau 26,43 persen dari pagu.
Penyaluran dana transfer ke daerah tercatat Rp8,82 triliun atau 39,96 persen dari pagu. Kinerja ini menunjukkan tren positif pada sejumlah pos, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp5,07 triliun (43,93 persen), DAK fisik Rp2,72 miliar (11,04 persen), dan DAK nonfisik Rp1,19 triliun (44,26 persen). Namun, Dana Bagi Hasil (DBH) mencatat penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan realisasi Rp2,44 triliun atau 32,41 persen dari pagu. Dana desa telah tersalur Rp106,24 miliar.
Kredit Usaha Rakyat dan Ekonomi Kerakyatan
Di sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,05 triliun yang menjangkau 23.902 debitur. Sementara itu, kredit untuk usaha mikro terealisasi Rp28,67 miliar yang disalurkan kepada 4.323 debitur. Tjahjo menilai, kombinasi belanja infrastruktur dan penyaluran modal usaha menunjukkan peran APBN sebagai motor penggerak ekonomi.
"Secara keseluruhan, kinerja fiskal Kaltim hingga Mei 2026 menunjukkan performa yang solid, menggambarkan komitmen belanja negara yang efektif untuk mengawal pembangunan infrastruktur strategis dan memperkokoh ekonomi kerakyatan melalui penyaluran modal usaha," katanya.
Ia menambahkan, realisasi ini mencerminkan peran APBN yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong momentum pertumbuhan ekonomi regional yang optimis, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan dominasi proyek tol IKN, pemerintah pusat terus menggenjot konektivitas menuju ibu kota baru sebagai prioritas fiskal tahun ini.
