Rp 2,9 Triliun Disiapkan untuk Percepat Pembangunan di Maluku Utara, Sofifi hingga Trans Kie Raha Jadi Prioritas

JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang melesat hingga 34,3 persen—jauh di atas rata-rata nasional—ternyata belum sepenuhnya dirasakan merata oleh warganya. Ketimpangan inilah yang coba dijembatani melalui pengajuan anggaran Rp2,9 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah timur Indonesia tersebut.

Gubernur Sherly Tjoanda memaparkan bahwa salah satu hambatan utama adalah akses menuju Sofifi, ibu kota provinsi yang telah ditetapkan secara administratif. Saat ini, satu-satunya cara mencapai Sofifi adalah melalui Bandara Sultan Babullah di Ternate, dilanjutkan dengan perjalanan laut. Minimnya pasar tradisional dan akses transportasi menjadi keluhan utama warga setempat.

Koridor Trans Kie Raha: Waktu Tempuh Dipangkas Jadi 1 Jam

Proyek yang paling dinanti adalah pembangunan koridor strategis Trans Kie Raha. Jalan ini akan menghubungkan Sofifi dengan kawasan industri utama di Weda dan Buli. Saat ini, perjalanan antarkota memakan waktu 3,5 hingga 5 jam. Jika proyek rampung, waktu tempuh diproyeksikan menyusut drastis menjadi sekitar satu jam.

Pemprov menilai koridor ini tidak hanya penting untuk logistik industri nikel, tetapi juga untuk distribusi pangan. Maluku Utara saat ini masih bergantung pada pasokan bahan pokok dari luar daerah karena akses jalan yang buruk ke kawasan lumbung pangan. Dengan Trans Kie Raya, distribusi logistik yang sebelumnya mencapai lima jam bisa dipangkas menjadi kurang dari satu jam.

Nikel dan Smelter: Kontribusi Rp150 Triliun per Tahun

Maluku Utara memegang peranan vital dalam industri nikel global. Sekitar 100 dari 166 smelter nasional berada di wilayah ini, dengan kontribusi mencapai 50 persen produksi nasional. Nilai aktivitas ekonomi yang dihasilkan mencapai hampir Rp150 triliun per tahun.

Ke depan, pengembangan industri baterai berbasis nikel di Weda dan Buli—termasuk investasi dari mitra global—diharapkan memperkuat posisi Maluku Utara dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia. Namun, tanpa infrastruktur yang memadai, distribusi kesejahteraan dari sektor ini dinilai masih timpang.

Anggaran Rp2,9 Triliun untuk Apa Saja?

Dari total usulan anggaran tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan jalan, perbaikan infrastruktur dasar, irigasi, serta penanganan pascabencana. Menko AHY menyatakan akan mengoordinasikan usulan ini dengan Bappenas, Kementerian PU, serta kementerian teknis lainnya.

“Kami melihat adanya visi yang kuat dan perencanaan yang matang. Kemenko Infrastruktur akan mengoordinasikan usulan ini dengan Bappenas, Kementerian PU, serta kementerian teknis lainnya agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan strategis, dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar AHY dalam pertemuan tersebut.

Apa Langkah Selanjutnya?

Menko AHY menekankan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Target jangka panjangnya, Maluku Utara diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur. Selain itu, keberhasilan menurunkan angka stunting di enam kabupaten/kota menjadi modal sosial yang perlu diperkuat dengan infrastruktur dasar yang merata.