MALUKU UTARA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi kontrak tersebut sudah diteken. "Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU dari pada Kementerian ESDM," ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6).
Volume Raksasa Hingga 2026, Bahlil Bungkam Soal Angka Pasti
Bahlil belum bersedia membeberkan volume minyak mentah yang dibeli dalam kontrak perdana ini. Namun, ia memastikan angka tersebut bisa membengkak di masa depan. "Volumenya itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan, tapi kontraknya sudah," tegasnya.
Informasi yang beredar sebelumnya menyebutkan volume yang dibidik mencapai 150 juta barel. Jumlah itu dirancang untuk menutup kebutuhan kilang dalam negeri hingga akhir tahun 2026.
Skema Khusus untuk Hindari Sanksi AS
Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin beberapa waktu lalu. Kementerian ESDPM kemudian berkomunikasi langsung dengan mitra energi Rusia.
Eksekusi pembelian sejatinya sudah dimulai sejak April, namun terganjal masalah regulasi. Pertamina tidak bisa menjadi pembeli karena terancam sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Pemerintah pun menyiapkan regulasi khusus agar ada pihak lain—dalam hal ini BLU Lemigas—yang bisa mengambil alih peran tersebut.
BLU Dinilai Lebih Lincah Secara Pembiayaan
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan keuntungan menggunakan skema BLU. "Kalau ini lewat BUMN itu kan juga ada konsekuensi dan kalau BLU itu apa kemudahannya ya termasuk pembiayaan, itu juga lagi kita bahas antara kementerian/lembaga ya, kemudian juga dengan badan usaha, termasuk jalur mana yang akan digunakan," ujar Yuliot.
Pemerintah saat ini masih membahas skema pembiayaan dan jalur distribusi yang akan dipakai. Langkah ini menjadi preseden baru dalam pengadaan minyak mentah nasional, di mana negara langsung menjadi importir tanpa melalui BUMN.
