HALMAHERA TIMUR — Pemeriksaan kinerja pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Halmahera Timur kini memasuki tahap awal. Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara telah menggelar entry meeting dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, dihadiri langsung oleh Bupati Haltim beserta Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, dan sejumlah pimpinan OPD terkait.
Audit ini merupakan bagian dari pemeriksaan tematik nasional yang dilakukan BPK RI untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan BOS pendidikan dasar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan. Agenda tersebut juga selaras dengan upaya mendukung pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Apa yang Diaudit BPK dalam Pengelolaan BOS?
Pemeriksaan kinerja pendahuluan ini menyasar pengelolaan BOS dasar pada satuan pendidikan untuk tahun 2025 dan semester I 2026. Tujuannya menilai apakah dana BOS telah dikelola secara tertib, transparan, serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Danlis, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan secara nasional. Ia juga menekankan pentingnya peran OPD teknis dalam kelancaran proses audit di lapangan.
"OPD teknis diharapkan dapat menjadi partner strategis bagi tim pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini, sehingga seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai," ujarnya.
Bupati Minta Dinas Pendidikan Terbuka dan Dibimbing
Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Timur menyampaikan selamat datang kepada tim pemeriksa dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung seluruh proses pemeriksaan. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum perbaikan tata kelola BOS di daerah.
"Kami menyampaikan selamat datang kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Timur. Kami berharap melalui Dinas Pendidikan, kami dapat dibimbing dalam pengelolaan BOS, sehingga pengelolaannya dapat semakin baik, tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Bupati.
Bupati juga meminta seluruh OPD terkait, khususnya perangkat daerah yang menangani sektor pendidikan, untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan serta membangun komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa selama proses pemeriksaan berlangsung.
Komitmen Pemkab Haltim Perbaiki Tata Kelola Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen menjadikan proses pemeriksaan ini sebagai sarana penguatan tata kelola pemerintahan. Selain meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemkab juga berupaya memastikan bantuan operasional pendidikan dapat dikelola secara efektif untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
Dengan dimulainya pemeriksaan ini, seluruh OPD di lingkungan Pemkab Haltim diharapkan dapat berkoordinasi secara optimal, sehingga hasil audit dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan ke depan.
