JAILOLO — Pemeriksaan kinerja pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara pada tata kelola anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Jailolo berlangsung di tengah sorotan soal transparansi informasi publik. Agenda yang digelar Senin lalu ini dihadiri Tim BPK, Asisten III Setda Halmahera Barat, Kepala Inspektorat Feny Kiat, serta Direktur RSUD Jailolo Sefnat Radjabaycolle bersama jajarannya.
Isu Kerahasiaan Memicu Tuntutan GMNI Halbar
Ketua Cabang Carateker GMNI Halbar, Cristian Loudrik, menilai proses entry meeting yang seakan dirahasiakan bertentangan dengan semangat akuntabilitas keuangan daerah. Ia mendesak Inspektorat membuka hasil pembahasan kepada publik.
"Jika agenda tersebut dalam rangka melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan pada RSUD Jailolo, kami mendesak Inspektorat halbar untuk membuka ke publik, jangan menyembunyikannya ke publik," tegas Cristian.
Menurutnya, tujuan utama pemeriksaan adalah memastikan seluruh penggunaan anggaran daerah berjalan akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Inspektorat Mengakui Agenda, tapi Menahan Komentar
Kepala Inspektorat Halbar, Feny Kiat, membenarkan adanya pertemuan antara tim pemeriksa BPK dengan pihak rumah sakit. Namun ia enggan membeberkan substansi pembahasan sebelum melapor kepada Bupati James Uang.
"Iya Adik, kemarin Siang ada agenda Entry Meeting. Tim BPK yang hadir itu Ketua Tim dan anggota. Yang mewakili Pak Bupati Pak Asisten 3. Saya juga hadir bersama Direktur RSUD dan Jajaran," ungkap Feny.
Ia berjanji akan merilis keterangan resmi setelah menyampaikan laporan ke bupati. "Nanti besok saya kase rilisnya, tadi maksud saya cuma mau laporkan dulu ke Pak Bupati, cuma belum sempat karena beliau sedang jemput tamu," akunya.
Direksi RSUD Jailolo Tak Merespons Konfirmasi
Langkah serupa juga ditunjukkan Direktur RSUD Jailolo, Sefnat Radjabaycolle. Saat dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp, yang bersangkutan tidak memberikan respons hingga berita ini diturunkan.
Bupati Halbar Masih Menunggu Laporan Inspektorat
Pertemuan yang dikemas sebagai penyamaan persepsi ini berfungsi untuk menyelaraskan maksud, jadwal, dan fokus pemeriksaan kinerja yang akan dilakukan tim BPK. Menurut Feny Kiat, tidak ada pembahasan detail yang bisa disampaikan sebelum arahan bupati diterima.
Hingga kini, publik Halmahera Barat masih menanti sikap resmi pemerintah daerah terkait tindak lanjut hasil entry meeting sekaligus mekanisme keterbukaan informasi bagi warga yang ingin mengetahui hasil pemeriksaan keuangan RSUD Jailolo nantinya.
