TERNATE — Etalase sebuah kota sering diingat lewat gedung-gedung simbol kemajuan dan jalur-jalur yang menghubungkan semuanya. Namun di balik fungsi praktisnya, tata ruang kerap menjadi cermin dari siapa pemegang kuasa. Di Ternate, jejak itu masih bisa ditelusuri dari pola jalan yang dibangun pemerintahan kolonial Hindia Belanda lebih dari satu abad lalu.
Saat Ratu Wilhelmina menyampaikan pidato etis di Istana Den Haague pada 17 September 1901, arah kebijakan kolonial berubah. Nusantara tidak lagi semata-mata dieksploitasi, tetapi juga dibangun dengan sentuhan modernisasi di bawah slogan "Politik Etis" yang mencakup irigasi, edukasi, dan emigrasi. Ternate menjadi salah satu laboratoriumnya.
Belanda Menata Air dan Jalur Transportasi Kota
Perencanaan kota kolonial di Ternate berjalan serius. Belanda menginvestasikan 60 ribu gulden untuk mengatur sirkulasi air bersih dengan menjadikan mata air "Air Tege Tege" di lereng Gunung Gamalama dan "Ake Santosa" sebagai sumber utama. Jalur-jalur baru dibangun dengan simpul transportasi yang saling mendukung.
Menurut konsep Kevin Lynch dalam buku "The Image of The City", jalur atau paths merupakan elemen paling penting dalam citra kota. Jika tidak jelas, gambaran kota menjadi kabur dan diragukan oleh warganya sendiri. Jalur itu berupa trotoar, bahu jalan, jalan raya, dan selokan yang menjadi medium saat warga berpindah tempat.
Tiga Jalan Utama dan Sistem Kontrol dari Benteng Oranje
Belanda membangun tiga jalan utama di Ternate. Pertama, jalan di dekat pantai yang menghubungkan benteng dengan kantor residen hingga pelabuhan. Kedua, jalan yang membelah pemukiman mulai dari benteng hingga berbelok ke "Gereja Ayam". Ketiga, jalan di bagian barat Benteng Oranje yang membentang ke selatan hingga "barangka" Toboko dan ke utara hingga Soa Sio, tempat Kadato Sultan.
Sejarawan Irfan Ahmad dalam bukunya "Sejarah Ternate" mencatat pembangunan tiga jalan utama ini mengikuti "Batas Wilayah Ibukota" yang ditetapkan melalui beleid nomor 186 tahun 1885. Hingga tahun 1932, jalan-jalan utama tersebut telah melintasi semua perkampungan yang posisinya melingkari Pulau Ternate.
Mengapa Belanda membangun jalan-jalan ini? Selain untuk kepentingan transportasi dan ekonomi, jalan-jalan ini menjadi bagian dari "sistem kontrol" terhadap aktivitas warga. Semua jalan terhubung dengan Benteng Oranje. Jalan utama kedua, misalnya, dibangun melintasi perkampungan Arab dan Cina, pemukiman komunitas Kristen, sekolah, gereja, barak tentara, kantor pemerintahan, hingga gedung minerva tempat pertemuan.
Pembagian Wilayah Kuasa: Swapraja Sultan dan Pemerintahan Kolonial
Fokus pembangunan Belanda lebih condong ke arah selatan. Sejak Mei 1824, saat Gubernur Jenderal van Der Capellen mengunjungi Ternate, kota ini dibagi menjadi dua wilayah administrasi dan kekuasaan. Di utara, mulai dari Soa Sio hingga ke selatan dengan batas Rua termasuk Foramadiahi, Moya, Marikurubu, dan Pulau Hiri, berada di bawah pemerintahan "Swapraja" dalam daulat Sultan Ternate.
Sementara itu, kuasa Belanda meliputi Kampung Makassar dan semua wilayah di bagian selatan, mulai dari batas Benteng Oranje hingga Kastela. Beberapa wilayah tradisional memang tidak diintervensi, tetapi pemukiman dekat benteng diatur agar mudah dikontrol.
Belanda menempatkan komunitas Arab bersebelahan dengan benteng sebagai lapis pertama permukiman di luar benteng. Setelah itu ada Kampung Cina, Kampung Palembang, dan Kampung Sarani. Keputusan gouvernement ini terlihat strategis untuk menutupi "ketakutan-ketakutan" terhadap upaya perlawanan warga lokal—sesuatu yang kelak berbuah petaka bagi pemerintahan kolonial.
Migrasi Arab dan Jejak Perdagangan yang Diatur
Beberapa manuskrip menunjukkan kedatangan orang-orang Arab dengan alasan perdagangan cengkih dan syiar agama Islam telah terjadi sejak abad ke-7. Catatan Belanda menunjukkan migrasi pertama orang-orang Arab yang berasal dari Yaman masuk ke Ternate sekitar tahun 1840-an, dan mereka diarahkan Belanda untuk menempati wilayah yang telah ditentukan.
Penataan kota yang dirancang untuk kontrol ini meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, infrastruktur yang dibangun memodernisasi Ternate. Di sisi lain, pola permukiman yang diciptakan merekam sejarah panjang relasi kuasa antara kolonial, Sultan, dan komunitas etnis yang hingga kini masih bisa dibaca dari peta kota.
